TANGERANG — Pergantian Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Tangerang menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Serah terima jabatan ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Prosesi lepas sambut berlangsung di Ruang Al Amanah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (5/5/2026). Jabatan Kajari resmi beralih dari Muhammad Amin kepada Pradhana Probo Setyarjo.
Dalam pernyataannya, Pradhana menegaskan bahwa peran hukum harus menjadi fondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, kepastian dan keadilan hukum akan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Prinsipnya, kami ingin mendukung pembangunan di Kota Tangerang. Hukum harus menjadi penopang ekonomi, dengan menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran Kejaksaan di tengah masyarakat untuk memahami dinamika dan kebutuhan yang berkembang. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah akan terus diperkuat guna mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program pembangunan.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menyambut baik kehadiran Kajari yang baru. Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat semakin solid ke depan.
“Kami optimistis kolaborasi yang sudah berjalan dapat terus ditingkatkan demi kemajuan Kota Tangerang,” kata Sachrudin.
Di sisi lain, Muhammad Amin menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak selama dirinya menjabat. Ia mengungkapkan sejumlah capaian, termasuk kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai sekitar Rp30 miliar.
“Alhamdulillah, kami dapat berkontribusi melalui pengawasan dan pendampingan hukum, khususnya dalam mendukung peningkatan PAD,” ungkapnya.
Kegiatan lepas sambut ini tidak sekadar seremonial, tetapi juga mencerminkan kesinambungan komitmen Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dalam mengawal pembangunan daerah. Dengan sinergi yang kuat antara penegak hukum dan pemerintah, diharapkan berbagai program strategis dapat berjalan optimal, transparan, dan berintegritas.
Red
